Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Fungsi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) :
1. Menimbun barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean
2. Menimbun barang ekspor, sementara menunggu pemuatannya ke dalam sarana pengangkut
Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/ atau barang ekspor, harus ditetapkan sebagai TPS.

Bentuk TPS dapat berupa :
a. lapangan penimbunan
b. lapangan penimbunan peti kemas
c. gudang penimbunan dan/atau
d. tangki penimbunan

Penetapan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Untuk memperoleh penetapan sebagai TPS :

  1. Pengusaha tempat penimbunan mengajukan permohonan penetapan suatu bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu sebagai TPS kepada Menteri melalui :
    a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pabean; atau
    b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
  2. Permohonan paling sedikit memuat data mengenai :
    a. identitas penanggung jawab TPS;
    b. badan usaha pengelola TPS;
    c. lokasi tempat penimbunan; dan d. ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas tempat penimbunan yang dimintakan penetapan sebagai TPS.
  3. Permohonan dilampiri dengan :
    a. salinan akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum
    b. izin usaha penimbunan dan/atau pergudangan dari instansi pemerintah pusat dan/atau daerah
    c. bukti kepemilikan tempat penimbunan atau penguasaan tempat penimbunan paling singkat 2 tahun
    d. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal tempat penimbunan berada di Pelabuhan Laut atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus
    e. bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali tempat penimbunan berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
    f. gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi : tempat penimbunan barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke TLDDP melalui LDP ; tempat pemeriksaan fisik barang ; ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai
    g. daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan
    h. data mengenai profil perusahaan
    i. surat pernyataan mengenai kesanggupan melunasi bea masuk dan/ atau cukai, sanksi administrasi berupa denda, serta pajak dalam rangka impor, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha TPS
    J. surat keterangan dari pengelola Kawasan Pabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Kawasan Pabean.

    Dalam hal tempat penimbunan berupa tangki penimbunan, selain harus melampirkan dokumen tersebut di atas, permohonan juga dilampiri dengan :
    a. hasil peneraan atas tangki penimbunan dari instansi yang berwenang; dan
    b. daftar alat ukur yang dimiliki disertai hasil peneraan atas alat ukur dari instansi yang berwenang atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai.

    Dalam hal tempat penimbunan akan digunakan untuk menimbun barang curah, selain harus melampirkan dokumen tersebut di atas, permohonan juga dilampiri dengan daftar alat ukur yang dimiliki disertai hasil peneraan atas alat ukur dari instansi yang berwenang atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai.
  4. Permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan dapat disampaikan secara manual
  5. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai TPS. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
  6. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
    Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS.
    Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
  7. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS berlaku :
    a. selama 5 (lima) tahun; atau
    b. sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan kurang dari 5 (lima) tahun.

    Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, Pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan TPS sebelum masa berlaku berakhir. Disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, dilampiri dengan bukti perpanjangan masa penguasaan tempat penimbunan.
    Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanJangan penetapan TPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Penimbunan Barang di TPS

  1. Penimbunan barang di dalam TPS harus dipisahkan antara barang impor, barang ekspor, dan barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean.
  2. barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, harus ditimbun di tempat khusus yang disediakan untuk itu.
  3. Peti kemas kosong harus ditimbun di tempat khusus yang disediakan untuk itu.
  4. Penimbunan barang di TPS dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penimbunan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengusaha TPS

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) wajib :

  • menyediakan dan melakukan pemeliharaan tempat pemeriksaan fisik barang;
  • menyediakan dan melakukan pemeliharaan sarana pendukung pemeriksaan fisik barang dalam jumlah memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan penimbunan barang impor atau ekspor;
  • menyediakan dan memastikan ketersediaan tenaga kerja bongkar muat untuk membantu mengangkat dan memindahkan barang dari dan ke dalam peti kemas serta membuka kemasan barang;
  • menyediakan dan melakukan pemeliharaan sarana keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ten.tang keselamatan kerja;
  • menyediakan Sistem Penyerahan Petikemas (SP2) secara elektronik yang terhubung dengan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/ NLE) dalam hal TPS berada di Pelabuhan Laut;
  • menyediakan dan melakukan pemeliharaan alat pemindai yang sesuai dengan karakteristik barang impor atau ekspor; dan
  • memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan di TPS atas barang impor dan/ atau barang ekspor yang telah dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara yang dipindahkan ke TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unq.angan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Pengusaha TPS yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem komputer pelayanan TPS Online secara mandatory, wajib :

  • memiliki sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS; dan
  • menyediakan media komunikasi data elektronik yang terhubung ( online computer) dengan sistem komputer pelayanan pada Kantor Pabean yang mengawasi TPS.

Pengusaha TPS yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem pintu otomatis ( autogate system), wajib menerapkan sistem pintu otomatis pada pintu masuk atau pintu keluar yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan penimbunan barang.

Pengusaha TPS harus menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja yang layak serta memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

Pengusaha TPS harus memasang :
papan petunjuk identitas yang jelas dengan ukuran paling kurang 60 cm x 90 cm; dan kamera Closed Circuit Television (CCTV) pada pintu masuk atau pintu keluar, tempat penimbunan barang, dan tempat pemeriksaan fisik barang yang dapat diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Dalam hal terdapat perubahan terhadap data dan/atau tata ruang TPS, pengusaha TPS harus memberitahukan adanya perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS.
Pengusaha TPS wajib menyelenggarakan pembukuan serta menyimpan catatan dan dokumen termasuk data elektronik, yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang ditimbun di TPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Pengusaha TPS wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

Pengusaha TPS wajib menyampaikan :

a. daftar kemasan dan/ atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun di TPS paling lama:

  • 12 (dua belas) Jam setelah selesainya penimbunan barang, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem komputer pelayanan TPS Online; dan
  • 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya penimbunan barang, untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem komputer pelayanan TPS Online;

b. daftar kemasan dan/ atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dikeluarkan dari TPS paling lama:

  • 12 (dua belas) jam setelah pengeluaran barang, untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem komputer pelayanan TPS Online; dan
  • 24 (dua puluh empat) jam setelah pengeluaran barang, untuk Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem komputer pelayanan TPS Online; dan/ atau

c. daftar kemasan dan/atau peti kemas atau jumlah barang curah yang ditimbun di TPS yang telah melewati jangka waktu penimbunan kepada Kepala Kantor Pabean.

Pengusaha TPS wajib menyiapkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Tanggung jawab Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Pengusaha TPS bertanggung jawab atas bea masuk dan/ atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yang ditimbun dalam TPS terhitung sejak saat penimbunan sampai dengan tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Pengusaha TPS dibebaskan dari tanggung jawab , dalam hal barang yang ditimbun di TPS-nya :

  • musnah tanpa sengaja
  • telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara
  • telah dipindahkan ke TPS lain, tempat penimbunan berikat, atau tempat penimbunan pabean; atau d. dimusnahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPS, selain wajib membayar bea masuk dan/ atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Sanksi Bagi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS memberikan peringatan tertulis kepada pengusaha TPS, jika pengusaha TPS :

  • tidak mematuhi ketentuan mengenai kewajiban pemisahan penimbunan barang impor, barang ekspor, dan barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean
  • menimbun barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/ atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, tidak di tempat khusus
  • menimbun peti kemas kosong tidak di tempat khusus sebagaimana ditetapkan
  • tidak lagi memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dan/atau pemeliharaan : tempat pemeriksaan fisik ; sarana pendukung pemeriksaan fisik ; tenaga kerja bongkar muat ; sarana keselamatan kerja ; sistem penyerahan petikemas secara elektronik, mesin pemindai.
  • tidak menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja yang layak serta memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai
  • tidak memasang papan petunjuk identitas dan/ atau kamera Closecl Circuit Television (CCTV) ;
  • melakukan operasional kegiatan TPS sebelum mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean ;
  • tidak memberitahukan adanya perubahan data dan/ atau tata ruang TPS berdasarkan rekomendasi atau temuan Pejabat Bea dan Cukai;
  • tidak menyampaikan daftar kemasan dan/ atau peti kemas atau jum1ah barang curah yang telah ditimbun di TPS, yang telah dikeluarkan dari TPS, dan/atau yang ditimbun di TPS yang telah melewati jangka waktu dan/ atau
  • tidak menyiapkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Pembekuan Kegiata Operasional Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Opersional kegiatan TPS dibekukan, dalam hal :

  • pengusaha TPS menimbun barang selain barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean di TPS;
  • Pengusaha TPS : tidak menerapkan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS; tidak menyediakan media komunikasi data elektronik, dan/ atau tidak menerapkan sistem pintu otomatis (autogate system);
  • Pengusaha TPS tidak menyelenggarakan pembukuan dan/ atau tidak menyerahkan dokumen dan pembukuan lainnya sehubungan dengan audit kepabeanan ;
  • Pengusaha TPS tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/ atau cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan;
  • Pengusaha TPS tidak memenuhi ketentuan dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan;
  • TPS direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan; dan/atau
  • Keputusan Menteri mengenai penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean tempat lokasi TPS dicabut.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri melakukan pembekuan , dengan menerbitkan surat pemberitahuan pembekuan atas operasional kegiatan TPS.

Pencabutan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS dicabut dalam hal :

  • Operasional Kegiatan TPS dalam status pembekuan selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
  • TPS tidak menjalankan kegiatan/usaha di bidang kepabeanan selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  • pengusaha TPS terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • telah berakhirnya masa penguasaan atas tempat penimbunan;
  • TPS dinyatakan pailit; dan/ atau
  • Pengusaha TPS mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri melakukan pencabutan dengan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS.
Pencabutan tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha TPS untuk menyelesaikan kewajiban pabean dan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikian semoga bermanfaat.
BACA JUGA : KAWASAN PABEAN

3 thoughts on “Tempat Penimbunan Sementara (TPS)”

  1. Pingback: Barang yang dikuasai negara merupakan barang yang dilarang dibatasi un

  2. Pingback: Barang yang menjadi milik negara adalah barang yang dinyatakan tidak

  3. Pingback: TPS Pusat Distribusi adalah TPS yang memiliki fungsi utama untuk menim

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares