Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor

Tatalaksana Kepabeanan Bidang Impor

Tatalaksana Kepabeanan Bidang Impor. Pengertian Impor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor merupakan salah satu bentuk bentuk perdagangan internasional, yang volumenya semaki meningkat dari tahun ke tahun. Dilakukan orang perorangan maupun badan usaha atau perusahaan.

Kegiatan impor tidak bisa dilepaskan dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyelesaian kewajiban pabean dapat dilakukan langusng oleh importir, ataupun dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Bagi Anda yang bergerak di bidang impor, lebih baik jika mempelajari dan mengetahui ketentuan kepabeanan yang terkait impor barang.

Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor
Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Berikut ini Tatalaksana Kepabeanan Bidang Impor secara umum :

1. Sekilas Tentang Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

2. Kedatangan Barang Impor

2.1. Kedatangan Sarana Pengangkut

Sebelum Kedatangan Sarana Pengangkut
Pengangkut wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut atau jadwal kedatangan sarana pengangkut (BC1.0) secara tertulis atau melalui media elektronik kepada Pejabat yang menangani manifes di Kantor Pabean tempat tujuan pertama pembongkaran. Pemberitahuan RKSP, sekurang-kurangnya mencantumkan :

  • nama sarana pengangkut;
  • nomor pengangkutan (misalnya : Voyage/Flight No…);
  • nama pengangkut;
  • pelabuhan asal;
  • pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;
  • pelabuhan tujuan;
  • perkiraan tanggal kedatangan kapal;
  • rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar;
  • pelabuhan tujuan berikutnya di dalam Daerah Pabean;

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tidak berlaku bagi Sarana Pengangkut yang dapat
dari luar daerah pabean melalui darat.

Saat Kedatangan Sarana Pengangkut
Pengangkut wajib menyerahkan :
a. Pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC1.1)
a. daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut,
b. daftar bekal kapal,
c. stowage plan,
d. daftar senjata api,
e. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
Pmeberitahuan manifest diserahkan kepada Kepala Kantor Pabean setempat, secara manual atau melalui media elektronik paling lama dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut.

Dalam hal sarana pengangkut tidak mengangkut barang impor, Pengangkut menyerahkan manifest nihil.
Untuk barang impor yang akan diangkut terus dan atau diangkut lanjut tujuan daerah pabean Indonesia
lainnya dan atau luar daerah pabean, Pengangkut wajib menyerahkan manifest secara terpisah.

Ketentuan untuk menyerahkan manifes, tidak berlaku untuk sarana pengangkut yang berlabuh tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang ekspor atau impor.
Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, manifest wajib diserahkan kepada Kepala Kantor Pabean terdekat dalam waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pembongkaran.

Perbaikan Manifest
Terhadap Manifest dapat dilakukan perubahan sepanjang mengenai jumlah, jenis, merek, nomor kemasan dan atau peti kemas, dan jumlah barang curah. Perubahan dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Sanksi Adminstrasi

  • Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan RKSP dan manisfest dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.
  • Dikenakan sanksi adminitrasi atas perubahan jumlah kemasan atau peti kemas atau barang curah, dalam hal tidak membuktikan bahwa kesalah tersebut diluar kemampuannya.

2.2. Pembongkaran Barang Impor

Pembongkaran barang impor dilaksanakan di :
a. Kawasan Pabean; atau
b. tempat lain, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesai pembongkaran barang impor, Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Kepala Kantor Pabean.

2.3. Penimbunan Barang Impor

Barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat ditimbun di :
a. Tempat Penimbunan Sementara; atau
b. Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesainya penimbunan, Pengusaha wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor Pabean.

3. Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean

3.1. Tujuan Pengeluaran Barang Impor

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dapat dilakukan dengan tujuan :
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara;
c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
d. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
f. diekspor kembali.

3.1. Impor Untuk Dipakai

Dokumen Pemberitahuan

Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai,
Importir atau kuasanya membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Dokumen Pelengkap
Pabean dengan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.

Terhadap barang impor berupa :
a. barang pindahan
b. barang impor sementara yang dibawa penumpang
c. barang impor melaui jasa titipan
d. Barang impor tertentu yang ditetapkan penjabat Bea Cukai
pengeluaran impor untuk dipakai dapat menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT).

Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor
Pembayaran Bea Masuk Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan cara :
a. pembayaran biasa; atau
b. pembayaran berkala
Atas pembayaran Bea Masuk dan PDRI, akan mendapatkan bukti pembayaran yang diberikan tanggal dan nomor dilakukan di :

  • Bank Devisa Persepsi
  • Kantor Pabean : dalam hal di kota tempat Kantor Pabean tersebut tidak terdapat Bank Devisa Persepsi, dan atas impor barang penumpang, impor barang awak sarana pengangkut atau impor barang pelintas batas
  • Kantor Pos untuk barang impor yang dikirim melalui jasa pos.

Tanggung jawab atas Bea Masuk :

  • Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai dan pungutan impor lainnya yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB.
  • Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) yang mendapat kuasa pengurusan importasi, bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran bea masuk apabila Importir tidak ditemukan.
  • Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya.
  • Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.

Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang

Pengajuan PIB ke Kantor Pabean dapat dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala dalam periode tertentu. Pengajuan PIB dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
Untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, pengiriman data PIB dilakukan melalui komputer yang sudah online dengan sistem PDE Kepabeanan.
Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean.
Pengajuan PIB dapat dilakukan sebelum barang impor yang bersangkutan tiba di pelabuhan tujuan.

Pemeriksaan Pabean dan Persetujuan Pengeluaran Barang Impor

Barang impor hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau dari tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilakukan Pemeriksaan Pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
Pemeriksaan Pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif.
Barang impor yang diawasi atau diatur tataniaganya, hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah kewajiban tersebut dipenuhi.
Barang impor berupa Barang Kena Cukai yang wajib dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai, hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah kewajiban tersebut dipenuhi.

Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor

Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor terhadap barang impor :

  • untuk pembangunan proyek yang mendesak;
  • untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat;
  • yang memerlukan pelayanan segera;
  • yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan atau Pajak dalam rangka impor sebelum keputusan tentang pembebasan atau keringanannya ditetapkan.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor terhadap barang impor, apabila importir telah mengajukan :
a. PIB dan jaminan; atau
b. Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan.

Importir yang barang impornya telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor terhadap barang impor, wajib menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean.

Penetapan Klasifikasi Barang

Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang impor sebelum importasi, berdasarkan permintaan Importir dalam rangka penyiapan PIB dan penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. Permintaan penetapan klasifikasi barang wajib dilengkapi data dan informasi yang dipersyaratkan.

BACA JUGA : Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)

3.2. Impor Sementara

Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan Impor Sementara, Importir wajib menyerahkan PIB/PIBT kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

3.3. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahua pabean BC2.3. Importir (Pengusaha Kawasan Berikat) wajib menyerahkan Pemberitahuan Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Berikat (BC2.3) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat untuk dilakukan penelitian dokumen dan diberikan persetujuan keluar.
Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dilakukan di bawah pengawasan pabean.

3.4. Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya

Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya, pengangkut dan Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyerahkan Pemberitahuan Pemindahan Barang.
Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan pabean lainnya dilakukan di bawah pengawasan pabean.

3.5. Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut

Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus, Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan tentang barang impor yang akan diangkut terus kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang.
Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang.
Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dilakukan di bawah pengawasan pabean.

3.6. Diekspor Kembali

Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean yang akan Diekspor Kembali, Importir atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean tentang barang yang akan diekspor kembali kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang.
Pemuatan barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk Diekspor Kembali dilakukan di bawah pengawasan pabean.

3.7. Pengeluaran Barang yang Diimpor Kembali

Pengeluaran barang impor yang berasal dari barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kembali atau dari ekspor sementara dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Barang impor sebagaimana dimaksud, dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Penelitian Ulang

Pemberitahuan Impor Barang (BC2.0) yang telah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dapat dilakukan penelitian ulang, dan dilakukan penetapan kembali atas tarif dan nilai pabean 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan.

Demikian sekilas tentang tatalaksana kepabeanan di bidang impor , semoga bermanfaat.

3 thoughts on “Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor”

  1. Pingback: Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang

  2. Pingback: Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor penelitian dokumen pemeriksaan fis

  3. Pingback: Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan tempat atau kawasan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares