Tatalaksana Audit Bea dan Cukai

Tatalaksana dan Prosedur Audit Bea Cukai

Tatalaksana Audit Bea Cukai

Tatalaksana Audit Bea Cukai. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 24/BC/2019.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit terhadap :

  1. importir; pengusaha tempat penimbunan sementara; eksportir; pengusaha tempat penimbunan berikat; pengusaha pengurusan jasa kepabeanan; atau pengusaha pengangkutan
  2. pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpanan; importir barang kena cukai; penyalur; dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.

Tujuan dilakukannya audit adalah untuk menguji tingkat kepatuhan Orang atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Jenis-Jenis Audit Bea dan Cukai :

  1. Audit Umum
    Adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
    Dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu.
  2. Audit Khusus
    Adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
    Dilakukan secara sewaktu-waktu.
  3. Audit Investigasi
    Adalah audit dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai.
    Dilakukan secara sewaktu-waktu.

Penentuan Obyek Audit

Penentuan obyek audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
kepabeanan dan cukai dan/ atau rekomendasi dari unit terkait.

Berikut ini Proses Pelaksanaan Audit berdasarkan Tatalaksana Audit Bea Cukai

1. Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah

Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Setiap penerbitan surat tugas harus diikuti dengan penerbitan daftar kuesioner untuk Auditee (DKA), yang akan digunakan untuk menilai kinerja tim oleh Direktur Audit , Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Daftar Kuesioner Audit (DKA) harus diisi oleh Auditee dan dikirim kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam amplop tertutup atau dikirimkan secara elektronik.

2. Tim Audit

Audit dilaksanakan oleh Tim Audit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC , atau Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai, dengan susunan keanggotaan tim :
a. Pengawas Mutu Audit (PMA)
b. Pengendali Teknis Audit (PTA)
c. Ketua Auditor ; dan
d. seorang atau lebih Auditor.

Susunan keanggotaan Tim Audit dapat ditambah:
a. seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai selain Auditor; dan/atau
b. seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Pengarahan Audit

Sebelum tim audit turun ke tempat auditee, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat mengundang Auditee untuk diberikan penjelasan perihal pelaksanaan Audit. Dalam pengarahan audit akan dijelaskan tentang tatalaksana audit kepabeanan cukai, dan diperkenalkan dengan tim audit.

4. Periode Audit

Periode Audit Umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun. Dihitung dari akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas. Apabila akhir periode Audit kurang dari 2 (dua) tahun maka periode Audit dimulai sejak akhir periode Audit sebelumnya atau sejak Auditee melakukan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas.
Periode audit dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:
a. Terdapat indikasi pelanggaran yang berulang-ulang, baik dalam periode Audit maupun di luar periode Audit;
b. Terdapat informasi adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang terjadi diluar periode Audit; dan/atau
c. Atas perintah atau permintaan Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU .
Periode Audit Khusus dan Audit Investigasi sesuai kebutuhan berdasarkan ruang lingkup audit.

5. Jangka Waktu Penyelesaian Audit :

Pelaksanaan Audit harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penugasan.
Dalam hal pelaksanaan Audit tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, PMA harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Audit sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian Audit kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Penyelesaian Audit dapat diperpanjang oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sehingga menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan dengan periode perpanjangan maksimum 3 (tiga) bulan untuk setiap permohonan perpanjangan penyelesaian Audit.
Dalam hal penyelesaian Audit tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penugasan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama harus mengajukan perpanjangan kepada Direktur Jenderal sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan berakhir.

6. Kewenangan Tim Audit

Dalam rangka pelaksanaan audit, Tim Audit berwenang untuk :

  1. meminta Data Audit;
  2. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Auditee dan/atau pihak lain yang terkait;
  3. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan Data Audit, ruangan tempat untuk menyimpan Sediaan Barang, dan ruangan tempat untuk menyimpan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai;
  4. melakukan Tindakan Pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumenyang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/ataucukai.
  5. melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan/atau cukai berupa penegahan alat angkut dan/atau penyegelan barang dan/atau alat angkut yang diduga terkait dengan tindak pidana Kepabeanan dan/atau Cukai dalam rangka Audit Investigasi.
  6. melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap Sediaan Barang.
  7. mengambil contoh Sediaan Barang untuk kepentingan pengujian barang, dan dalam hal diperlukan dapat meminta bantuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau pihak terkait lainnya.

7. Kewajiban Auditee

Dalam rangka untuk kepentingan pelaksanaan Audit, auditee wajib :

  1. menyerahkan Data Audit dan menunjukkan Sediaan Barang untuk diperiksa;
  2. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;
  3. menyediakan tenaga dan/atau peralatan dengan biaya Auditee apabila memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus; dan
  4. menyerahkan contoh barang dari Sediaan Barang bila diminta oleh Tim Audit untuk menunjang pemeriksaan Data Audit.

Dalam hal pimpinan Auditee tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud beralih kepada yang mewakilinya.

8. Pekerjaan Lapangan

Merupakan pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di tempat Auditee yang dapat meliputi :
a. kantor,
b. pabrik,
c. gudang,
d. tempat usaha, atau
e. tempat lain, yang diketahui ada kaitannya dengan kegiatan usaha Auditee.

Kegiatan yang dilakukan tim audit dalam melakukan pekerjaan lapangan, adalah :
a. Menyerahkan surat tugas atau surat perintah,
b. Memperlihatkan tanda pengenal,
c. Menjelaskan tujuan pelaksanaan Audit kepada Auditee atau yang mewakili.
b. Bersama-sama dengan Auditee melakukan penandatanganan Pakta Integritas
c. Meminta Auditee atau yang mewakili untuk memberikan penjelasan tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) .
d. Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan SPI guna penyempurnaan Rencana Kerja Audit dan Program Audit
e. Meminta Auditee atau yang mewakili untuk menyerahkan data sesuai ruang lingkup Audit
f. Dapat melakukan pencacahan fisik sediaan barang sesuai Rencana Kerja Audit (RKA) dan Program Audit (PA).

Atas permintaan data yang diajukan tim audit , auditee wajib menyerahkan data audit secara lengkap :

  • Penyerahan data untuk Audit Umum dan Audit Khusus selain dalam rangka pengajuan keberatan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sejak diterimanya permintaan data audit.
    Atas permohonan auditee, Jangka waktu penyerahan data dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Diajukan sebelum jangka waktu penyerahan data audit berakhir.
  • Penyerahan data dalam rangka audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemintaan data audit ;
  • Untuk audit investigasi, pernyerahan data dilakukan pada saat diterimanya permintaan data audit

Dalam hal Auditee tidak menyerahkan data audit secara lengkap sesuai batas waktu penyerahan, kepada Auditee diberikan surat peringatan I.
Auditee yang tidak bersedia atau tidak menyerahkan data audit secara lengkap setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat peringatan I, kepada Auditee diberikan surat peringatan II.
Dalam hal Auditee tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat peringatan II diterima sehingga menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat menjalankan kewenangan melakukan Audit, Auditee dianggap menolak membantu kelancaran Audit.

9. Pekerjaan Kantor

Merupakan pekerjaan dalam rangka Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dilakukan di Kantor Pejabat Bea dan Cukai. Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan Tim audit dalam tahap pekerjaan kantor :

  1. Melakukan pengumpulan data yang masih kurang, dan melakukan pengujian terhadap data dan informasi yang diterima dari Auditee, berdasarkan Program Audit yang disusun.
  2. Jika diperlukan, melakukan komunikasi dan konfirmasi data selama proses pengujian dan pengolahan data.
  3. Hasil dari pengujian data dan informasi, didokumentasikan ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA).
  4. Berdasarkan Kertas Kerja Audit (KKA), selanjutnya tim audit membuat Daftar Temuan Sementara (DTS). Sebelum DTS dikirimkan kepada Auditee, dilakukan Quality Assurance (QA) untuk memastikan bahwa audit sudah dilaksanakan sesuai RKA, PA dan kriteria yang berlaku.
    Selanjutnya mengirimkan Daftar Temuan Sementara (DTS) kepada Auditee dengan menggunakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan disertai lembar pernyataan persetujuan DTS.
  5. Auditee harus menanggapi DTS secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang telah disediakan serta mengirimkan kembali kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengantar. Auditee dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan DTS. Diajukan secara tertulis kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
    Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan, hanya diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
  6. Apabila batas waktu terlewati, Auditee tetap tidak menyampaikan tanggapan, maka Auditee dianggap menyetujui seluruh Daftar Temuan Sementara (DTS) dan dijadikan dasar pembuatan Berita Acara Hasil Audit (BAHA).
  7. Tannggapan auditee terhadap temuan dalam DTS, dapat berupa :
    a. menerima seluruh temuan dalam DTS
    b. menolak sebagian temuan dalam DTS
    c. menolak seluruh temuan dalam DTS
  8. Dalam hal Auditee menerima seluruh temuan hasil audit dalam DTS, Auditee menandatangani Lembar Persetujuan DTS, yang akan dijadikan dasar pembuatan BAHA.
  9. Dalam hal Auditee menolak sebagian temuan dalam DTS atau menolak seluruh temuan dalam DTS, Tim Audit dan Auditee melakukan pembahasan akhir yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya tanggapan Auditee. Direktur Audit Kepabeanan Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama mengirimkan surat undangan untuk melakukan pembahasan hasil temuan dalam DTS.
  10. Hasil Pembahasan akhir dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir, yang memuat :
    a. temuan audit yang disetujui oleh Auditee;
    b. temuan audit yang dibatalkan oleh Tim Audit; dan/atau
    c. temuan audit yang dipertahankan oleh Tim Audit.
  11. Lembar Persetujuan DTS dan Risalah Pembahasan Akhir dijadikan dasar untuk penyusunan Berita Acara Hasil Audit (BAHA), dengan dilampiri :
    a. DTS yang telah ditanggapi oleh Auditee
    b. Undangan Pembahasan Akhir
    c. hasil Pembahasan Akhir yang ditandatangai Auditee
    d. risalah Pembahasan Akhir; dan
    e. daftar hadir.

10. Pelaporan Hasil Audit

Tim Audit melaporkan hasil pelaksanaan audit dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang disusun berdasarkan Berita Acara Hasil Audit (BAHA), dengan susunan :
1. BAB I : Uraian Hasil Audit
2. BAB II : Profil Auditee
3. BAB III : Kesimpulan dan Rekomendasi
Distribusi LHA :

  • Laporan Hasil Audit (LHA) dan Kertas Kerja Audit (KKA) disampaikan secara hardcopy dan/atau data elektronik kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
  • Laporan Hasil Audit (LHA) dan Kertas Kerja Audit (KKA) yang terkait dengan tagihan audit dan kewajiban yang menjadi dasar pemeriksaan audit selanjutnya, disampaikan secara hardcopy kepada Auditee.

11. Tindak Lanjut Hasil Audit

Dalam hal hasil audit mengkibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan PDRI, akan diterbitkan surat penetapan berupa :
a. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP)
b. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)
c. Surat Penetapan Pabean (SPP)
d. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)
Dalam hal auditnya merupakan audit cukai akan diterbitkan Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai (STLHC).
Dalam terdapat temuan non tagihan, akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Tindak Lanjut Audit, berupa rekomendasi perbaikan sistem dan rekomendasi perbaikan lainnya.

Surat Penetapan berupa SPKTNP, SPKPBK, SPP dan SPSA dikirimkan kepada Auditee, untuk diselesaikan kewajiban pabeannya. Tagihan hasil audit dilunasi paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan.

12. Tanggung Jawab Audit

  • Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/ atau rekomendasi Audit yang dituangkan dalam LHA yang disusun berdasarkan data yang diserahkan oleh Auditee pada saat pelaksanaan Audit.
  • Tim Audit harus merahasiakan segala informasi yang telah diperoleh dari Auditee kepada pihak lain yang tidak berhak.
  • Auditee bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit pada saat pelaksanaan Audit.

Demikian uraian tentang Tatalaksana Audit Bea Cukai, semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Peraturan Audit Kepabeanan dan Cukai

2 thoughts on “Tatalaksana dan Prosedur Audit Bea Cukai”

  1. Pingback: SPKTNP Bea Cukai. Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean SPKTNP

  2. Pingback: Gudang Berikat (GB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares