Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai

Tatalaksana Audit Kepabeanan Cukai
Audit Kepabeanan dan Cukai

Tatalaksana Audit Kepabeanan Cukai

Tatalaksana Audit Kepabeanan Cukai. Audit Kepabeanan dan Cukai adalah audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk menguji kepatuhan pelaku usaha terhadap terhadap pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan Cukai. Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ( PDJ ) Nomor – 35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor – 24/BC/2019.

Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai :

Audit Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari :

  1. Audit Umum
    Adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
  2. Audit Khusus
    Adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
  3. Audit Investigasi
    Adalah audit dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Obyek Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai :

Yang menjadi obyek audit kepabeanan adalah :

  1. importir;
  2. pengusaha tempat penimbunan sementara;
  3. eksportir;
  4. pengusaha tempat penimbunan berikat;
  5. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan; atau
  6. pengusaha pengangkutan

Sedangkan untuk audit cukai, yang menjadi obyek audit adalad

  1. pengusaha pabrik;
  2. pengusaha tempat penyimpanan;
  3. importir barang kena cukai; penyalur; dan
  4. pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.

Penentuan Obyek Audit

Penentuan obyek audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai dan/ atau rekomendasi dari unit terkait.

Wewenang Tim Audit

Dalam melaksanakan Audit, Tim Audit berwenang untuk :

  1. meminta Data Audit;
  2. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Auditee dan/atau pihak lain yang terkait;
  3. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan Data Audit, ruangan tempat untuk menyimpan Sediaan Barang, dan ruangan tempat untuk menyimpan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai;
  4. melakukan Tindakan Pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumenyang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/ataucukai.
  5. melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan/atau cukai berupa penegahan alat angkut dan/atau penyegelan barang dan/atau alat angkut yang diduga terkait dengan tindak pidana Kepabeanan dan/atau Cukai dalam rangka Audit Investigasi.
  6. melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap Sediaan Barang.
  7. mengambil contoh Sediaan Barang untuk kepentingan pengujian barang, dan dalam hal diperlukan dapat meminta bantuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau pihak terkait lainnya.

Kewajiban Auditee

Dalam rangka untuk kepentingan pelaksanaan Audit, auditee wajib :

  1. menyerahkan Data Audit dan menunjukkan Sediaan Barang untuk diperiksa;
  2. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;
  3. menyediakan tenaga dan/atau peralatan dengan biaya Auditee apabila memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus; dan
  4. menyerahkan contoh barang dari Sediaan Barang bila diminta oleh Tim Audit untuk menunjang pemeriksaan Data Audit.
  5. Dalam hal pimpinan Auditee tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud beralih kepada yang mewakilinya.

Periode Audit

  1. Periode Audit Umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun. Dihitung dari akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas. Apabila akhir periode Audit kurang dari 2 (dua) tahun maka periode Audit dimulai sejak akhir periode Audit sebelumnya atau sejak Auditee melakukan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas.
    Periode audit dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:
    a. Terdapat indikasi pelanggaran yang berulang-ulang, baik dalam periode Audit maupun di luar periode Audit;
    b. Terdapat informasi adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang terjadi diluar periode Audit; dan/atau
    c. Atas perintah atau permintaan Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU .
  2. Periode Audit Khusus dan Audit Investigasi sesuai kebutuhan berdasarkan ruang lingkup NPA dan LAOA.

Jangka Waktu Penyelesaian Audit

Pelaksanaan Audit harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penugasan sebagaimana tercantum dalam surat tugas atau surat perintah.
Dalam hal pelaksanaan Audit tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, PMA harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Audit sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian Audit kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Penyelesaian Audit dapat diperpanjang oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sehingga menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan dengan periode perpanjangan maksimum 3 (tiga) bulan untuk setiap permohonan perpanjangan penyelesaian Audit.
Dalam hal penyelesaian Audit tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penugasan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama harus mengajukan perpanjangan kepada Direktur Jenderal sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan berakhir. -Tatalaksana Audit Kepabeanan Cukai-

Proses dan Tahapan Pelaksanaan Audit :

Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Setiap penerbitan surat tugas harus diikuti dengan penerbitan daftar kuesioner untuk Auditee (DKA) yang diterbitkan oleh Direktur Audit , Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Daftar Kuesioner Audit (DKA) harus diisi oleh Auditee dan dikirim kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam amplop tertutup atau dikirimkan secara elektronik.
Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menggunakan aftar Kuesioner Audit (DKA)untuk menilai kinerja Tim Audit.

Sebelum tim audit turun ke tempat auditee, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat mengundang Auditee untuk diberikan penjelasan perihal pelaksanaan Audit yang akan dilaksanakan.

Audit dilaksanakan oleh Tim Audit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama. Dengan susunan keanggotaan tim yang terdiri dari :
a. PMA;
b. PTA;
c. Ketua Auditor; dan
d. seorang atau lebih Auditor.

Susunan keanggotaan Tim Audit dapat ditambah:
a. seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai selain Auditor; dan/atau
b. seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kegiatan audit dilaksanakan melalui tahapan : perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.

1. Tahap Perencanaan / Persiapan Audit

Perencanaan audit adalah kegiatan yang dilakukan pertama kali setelah tim audit menerima surat tugas atau surat perintah yang dilengkapi LAOA, yang meliputi kegiatan :
a. mengumpulkan dan mempelajari data auditee
b. Menyusun Rencana Kerja Audit (RKA)
c. Menyusun Program Audit (PA)

2. Tahap Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta melakukan konfirmasi, yang terdiri dari : Pekerjaan Lapangan dan Pekerjaan Kantor.

2.1. Pekerjaan Lapangan

Adalah pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di tempat Auditee yang dapat meliputi kantor, pabrik, gudang, tempat usaha, atau tempat lain, yang diketahui ada kaitannya dengan kegiatan usaha Auditee.
Berikut ini , kegiatan dalam melakukan pekerjaan lapangan, yaitu:
a. Menyerahkan surat tugas atau surat perintah,
b. Memperlihatkan tanda pengenal,
c. Menjelaskan tujuan pelaksanaan Audit kepada Auditee atau yang mewakili.
b. Bersama-sama dengan Auditee melakukan penandatanganan Pakta Integritas
c. Meminta Auditee atau yang mewakili untuk memberikan penjelasan tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) .
d. Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan SPI guna penyempurnaan Rencana Kerja Audit dan Program Audit
e. Meminta Auditee atau yang mewakili untuk menyerahkan data sesuai ruang lingkup Audit
f. Dapat melakukan pencacahan fisik sediaan barang sesuai Rencana Kerja Audit (RKA) dan Program Audit (PA).

Atas permintaan data yang diajukan tim audit , auditee wajib menyerahkan data audit secara lengkap :

  • Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan data audit, untuk penyerahan Data Audit untuk Audit Umum dan Audit Khusus selain dalam rangka pengajuan keberatan.
    Dapat diperpanjang atas permohonan auditee sebelum jangka waktu penyerahan data audit berakhir, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  • Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan data audit, untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
  • Pada saat diterimanya permintaan data audit, untuk Audit Investigasi

Dalam hal Auditee tidak menyerahkan data audit secara lengkap sesuai batas waktu penyerahan, kepada Auditee diberikan surat peringatan I.
Auditee yang tidak bersedia atau tidak menyerahkan data audit secara lengkap setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat peringatan I, kepada Auditee diberikan surat peringatan II.
Dalam hal Auditee tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat peringatan II diterima sehingga menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat menjalankan kewenangan melakukan Audit, Auditee dianggap menolak membantu kelancaran Audit.

Setelah selesai pekerjaan lapangan sampai dengan diterbitkan LHA, Tim Audit membuat laporan perkembangan pelaksanaan Audit setiap bulan dan melaporkan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
-Tatalaksana Audit Kepabeanan Cukai-

2.2. Pekerjaan Kantor.

Pekerjaan dalam rangka Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dilakukan di Kantor Pejabat Bea dan Cukai. Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan Tim audit dalam tahap pekerjaan kantor :

  1. melakukan pengujian terhadap data dan informasi yang diterima dari Auditee, berdasarkan Program Audit yang disusun. Dan juga melakukan komunikasi dan konfirmasi data selama pengujian dan pengolahan data.
  2. Hasil dari pengujian data dan informasi yang diterima dari Auditee, didokumentasikan ke dalam Kertas Kerja Audit (KKA).
  3. Selanjutnya tim audit membuat Daftar Temuan Sementara (DTS) berdasarkan Kertas Kerja Audit (KKA). Dan mengirimkan DTS kepada Auditee dengan menggunakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan disertai lembar pernyataan persetujuan DTS.
    Sebelum DTS dikirimkan kepada Auditee, dilakukan Quality Assurance untuk memastikan bahwa audit sudah dilaksanakan sesuai RKA, PA dan kriteria yang berlaku.
  4. Auditee harus menanggapi DTS secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang telah disediakan serta mengirimkan kembali kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengantar. Auditee dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan DTS. Diajukan secara tertulis kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
    Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan, hanya diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
  5. Apabila batas waktu terlewati, Auditee tetap tidak menyampaikan tanggapan, maka Auditee dianggap menyetujui seluruh DTS dan atas DTS sebagaimana dimaksud dijadikan dasar pembuatan BAHA.
  6. Tannggapan auditee terhadap temuan dalam DTS, dapat berupa :
    a. menerima seluruh temuan dalam DTS
    b. menolak sebagian temuan dalam DTS
    c. menolak seluruh temuan dalam DTS
  7. Dalam hal Auditee menerima seluruh temuan hasil audit dalam DTS, Auditee menandatangani Lembar Persetujuan DTS, yang akan dijadikan dasar pembuatan BAHA.
  8. Dalam hal Auditee menolak sebagian temuan dalam DTS atau menolak seluruh temuan dalam DTS, Tim Audit dan Auditee melakukan pembahasan akhir yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya tanggapan Auditee. Direktur Audit Kepabeanan Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama mengirimkan surat undangan untuk melakukan pembahasan hasil temuan dalam DTS.
  9. Hasil Pembahasan akhir dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir, yang memuat :
    a. temuan audit yang disetujui oleh Auditee;
    b. temuan audit yang dibatalkan oleh Tim Audit; dan/atau
    c. temuan audit yang dipertahankan oleh Tim Audit.
  10. Lembar Persetujuan DTS dan Hasil Pembahasan Akhir dijadikan dasar untuk penyusunan Berita Acara Hasil Audit (BAHA).

3. Tahap Pelaporan Hasil Audit

Tim Audit melaporkan hasil pelaksanaan audit dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang disusun berdasarkan Berita Acara Hasil Audit (BAHA), dengan susunan :
1. BAB I : Uraian Hasil Audit
2. BAB II : Profil Auditee
3. BAB III : Kesimpulan dan Rekomendasi
Laporan Hasil Audit (LHA) dan Kertas Kerja Audit (KKA) disampaikan secara hardcopy dan/atau data elektronik kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Laporan Hasil Audit (LHA) dan Kertas Kerja Audit (KKA) yang terkait dengan tagihan audit dan kewajiban yang menjadi dasar pemeriksaan audit selanjutnya, disampaikan secara hardcopy kepada Auditee.


Tindak Lanjut Hasil Audit :

Laporan Hasil Audit (LHA) akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan :
a. penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk SPKTNP, SPKPBK;
b. penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dalam bentuk SPP, SPSA ;
c. surat tindak lanjut; dan/atau
d. surat tindak lanjut hasil audit cukai.
Auditee harus menindaklajuti setiap surat tindak lanjut hasil audit, menyampaikan hasilnya kepada Direktur Audit Kepabeanan Cukai, dan apabila tidak dapat dilaksanakan harus memberikan penjelasan tertulis.

Tanggung Jawab Audit :

Tim Audit bertanggung jawa terhadap kesimpulan dan/ atau rekomendasi Audit yang dituangkan dalam LHA yang disusun berdasarkan data yang telah diserahkan oleh Auditee pada saat pelaksanaan Audit. Tim Audit harus merahasiakan segala informasi yang telah diperoleh dari Auditee kepada pihak lain yang tidak berhak.
Auditee bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit pada saat pelaksanaan Audit. -Tatalaksana Audit Kepabeanan Cukai –

BACA JUGA :
Ketentuan Impor Barang Yang Dibawa Penumpang

5 thoughts on “Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai”

  1. Pingback: Audit Kepabeanan dan Cukai.

  2. Pingback: Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean

  3. Pingback: Standar Audit Kepabeanan Cukai. Standar Umum-Pelaksanaan-Pelaporan

  4. Pingback: Program Audit Kepabeanan Cukai serta Tatalaksana Audit Bea dan Cukai

  5. Pingback: Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares