Perubahan Data PIB

Perubahan Data PIB

Perubahan Data PIB. Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan dataPIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.

Pasal 10C (1) UU Kepabeanan
Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
Pasal 10C (2) UU Kepabeanan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila :
a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau
c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai dengan importir atau PPJK yang diberi kuasa, misalnya :
kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
kasalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak;
kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan, sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

TATA KERJA PERUBAHAN DATA PIB

  1. Importir/PPJK yang dikuasakannya mengajukan permohonan perubahan data PIB kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan :
    a. Fotokopi atau hasil cetak/formulir PIB lama;
    b. Hasil cetak/formulir PIB perubahan;
    c. Dokumen pelengkap pabean; dan
    d. Bukti lain yang mendukung perubahan data.
  2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerima dan melakukan penelitian atas permohonan. Dan
  3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan sementara proses pelayanan kepabeanan atas PIB dimaksud.
  4. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menerbitkan :
    a. Surat persetujuan dalam hal permohonan diterima; atau
    b. Surat penolakan dalam hal permohonan ditolak.
  5. Importir/PPJK yang dikuasakannya menerima surat persetujuan atau surat penolakan perubahan data PIB.
  6. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk :
  • melakukan perubahan data PIB dalam SKP, untuk PIB yang diajukan melalui PDE atau media penyimpan data;
  • melakukan penandasahan formulir PIB perubahan dan menyatukannya bersama surat persetujuan perubahan data pada berkas PIB yang ada di Kantor Pabean, untuk PIB yang diajukan melalui tulisan di atas formulir; atau
  • melanjutkan proses pelayanan kepabeanan.

Semoga Bermanfaat.
BACA JUGA : Larangan dan Pembatasan Impor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares