Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

Penelitian Tarif Nilai Pabean.Pejabat Bea Cukai melakukan penelitian terhadap tarif dan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.

Penetapan Tarif

  • Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor. Dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
  • Penetapan dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal :
    -. tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian dan
    -. mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
  • Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara tertulis :
    -. Tarif yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
  • Dalam hal penetapan Tarif mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, Importir :
    a. wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor
    b. tidak dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda.
  • Dalam hal penetapan Tarif mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.

Penetapan Nilai Pabean

  • Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Nilai Pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor. Dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor.
  • Penetapan dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal :
    -. Nilai Pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian, dan
    -. mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
  • Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara tertulis :
    -. Nilai Pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
  • Dalam hal penetapan Nilai Pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukn :
    a. Importir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor,
    b. dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar.
  • Dalam hal penetapan Nilai Pabean mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.

Pemeriksaan Fisik Barang Impor

Untuk kepentingan penetapan Tarif dan/atau penetapan Nilai Pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor setelah Pemberitahuan Pabean impor disampaikan.

  • Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya perbedaan jenis dan/atau jumlah barang dengan jenis dan/atau jumlah barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean impor :
    -. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan Tarif dan/atau Nilai Pabean sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik.
  • Dalam hal penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagai akibat perbedaan jenis dan/atau jumlah barang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk :
    a. Importir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor,
    b. Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1.000% dari bea masuk yang kurang dibayar.

Penetapan Tarif , penetapan Nilai dan penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean akibat selisih jumlah dan/atau jenis barang yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
b. pemberitahuan; dan
c. penagihan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Importir.

Pejabat Bea dan Cukai juga menetapkan Tarif dan/atau Nilai Pabean, atas :

  1. Pelanggaran Pasal 8A ayat (2)
    Jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.
  2. Pelanggaran Pasal 10A ayat (3)
    Jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.
  3. Pelanggaran Pasal 25 ayat (4)
    Tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk.
  4. Pelanggaran Pasal 26 ayat (4)
    Tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk.
  5. Pelanggaran Pasal 43 ayat (3)
    Pengusaha tempat penimbunan sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya ada.
  6. Pelanggaran Pasal 45 ayat (4)
    Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya ada.
  7. Pelanggaran Pasal 86A
    Kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang.

Bentuk Penetapan adalah Surat Penetapan Pabean (SPP), yang berfungsi sebagai:
a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai ;
b. pemberitahuan ; dan
c. penagihan kepada Orang

Semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares