Larangan dan Pembatasan Impor

Larangan dan Pembatasan Impor

Larangan dan Pembatasan Impor, biasa disebut dengan Lartas. Adalah istilah yang digunakan untuk pemenuhan formalitas kepabeanan terhadap barang impor yang dilarang atau dibatasi impornya.
Barang yang dilarang untuk diimpor atau biasa disebut barang larangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor.
Sedangkan barang yang dibatasi impornya atau biasa disebut pembatasan impor adalah barang yang mekanisme impornya memerlukan perizinan impor tertentu, seperti :
a. pengakuan sebagai Importir produsen;
b. penetapan sebagai Importir terdaftar;
c. persetujuan Impor;
d. laporan surveyor; dan/ atau
e. mekanisme perizinan Impor lain.

Barang Impor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/ atau pembatasan atas Impor atau Ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.

Berikut ini, Instansi teknis yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor :

1. Kementerian Perdagangan
2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
4. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
5. Kementerian Kesehatan
6. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
7. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
8. Bank Indonesia
9. Kementerian Kehutanan
10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
11. Kementerian Pertanian
12. Kementerian Perindustrian
13. POLRI
14. Kementerian Lingkungan Hidup
15. Kementerian ESDM
16. Kementerian Pertahanan ***
17. Kementerian Budaya dan Pariwisata ***
18. Kementerian Kelautan dan Perikanan ***
19. Mabes TNI ***
20. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan ***
Catatan : 5 Instansi Teknis terakhir (***) hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan, bukan sebagai Penerbit Perijinan

Importir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Barang Impor yang dilarang atau dibatasi impornya, dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor :
Setelah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang disampaikan oleh importir.

Penelitian Larangan dan Pembatasan Impor

  1. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan, dicantumkan dalam Portal Indonesia National Single Window sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor.
  2. Penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, dilakukan oleh :
    a. Sistem Komputer Pelayanan (SKP); dan/atau
    b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan.
  3. Dalam hal berdasarkan penelitian administratif kedapatan ketentuan larangan dan/atau pembatasan belum terpenuhi :
    Importir menyampaikan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dengan melakukan perubahan data PIB.
  4. Dalam hal ketentuan larangan dan/atau pembatasan mengatur jumlah barang yang dapat diimpor :
    a. Penelitian jumlah barang yang memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dilakukan oleh SKP atau Pejabat.
    b. SKP atau Pejabat melakukan penelitian jumlah barang yang dapat diimpor, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Portal INSW.
    c. SKP atau Pejabat menyampaikan realisasi jumlah barang yang diimpor ke Portal Indonesia National Single Window (INSW) setelah PIB mendapatkan nomor pendaftaran.
  5. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini, daftar barang yang dilarang impornya, antara lain :

1. Pakaian Bekas
2. Peptisida Etilin Dibromida/EDB
3. Limbah B3
4. Gombal bekas
5. Udang (jenis Penaeus Vanamae)

Berikut ini, daftar barang yang yang impornya dibatasi, antara lain :

1. Barang Modal Tidak Baru
2. Beras
3. Gula
4. Hewan dan Produk Hewan
5. Hortikultura
6. Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
7. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotocopy Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna
8. Tekstil dan Produk Tekstil
9. Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
10. Minuman Beralkohol
11. Prekursor Non Farmasi
12. Bahan Peledak
13. Bahan Perusak Ozon (BPO)
14. Minyak, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain
15. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
16. Obat dan makanan
17. Kosmetika

Untuk mengetahui Daftar Barang yang Dilarang atau Dibatasi Impornya, dapat dicek secara online melalui portal INSW :
https://intr.insw.go.id/ 
klik menu Lartas Information.

Semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Konsultan Kepabeanan dan Cukai

2 thoughts on “Larangan dan Pembatasan Impor”

  1. Pingback: Perubahan Data PIB. Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan

  2. Pingback: Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang selanjutnya disingkat PIBK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares