Ketentuan Impor Undername

Ketentuan Impor Undername

Ketentuan Impor Undername

Ketentuan Impor Undername.

Apa sih Impor undername ?
Impor undername adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan impor yang dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan lain yang telah memiliki perizinan impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun ijin yang dipersyaratkan oleh instansi lain.

Impor undername melibatkan 2(dua) pihak yang berkepentingan, yaitu :

  1. Pemilik barang
    Yaitu pihak yang melakukan transaksi pembelian barang dengan suplier di luar negeri
  2. Importir
    Yaitu pihak yang melakukan impor atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, untuk dan atas nama pemilik barang

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Impor undername menjadi sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang jasa untuk mengimporkan barang. Jika kita mengetikkan “jasa impor undername” pada search engine internet, maka akan muncul banyak penawaran jasa impor undername, dengan perijinan impor yang diperlukan seperti seperti IT/IP untuk tekstil, besi/baja dll.

Kenapa ada impor undername ?

Jasa impor undername muncul sebagai solusi impor bagi :

  1. pemilik barang impor yang tidak mau repot atau tidak mengerti proses customs clearance di pelabuhan dan Bea Cukai
  2. Tidak memiliki perijinan impor seperti perijinan barang lartas
  3. atau ingin praktis, mau terima barang di gudang atau tempat pemilik barang impor

Keuntungan jika menggunakan Jasa Impor undername :

  • Tidak perlu report melakukan customs clearance di pelabuhan dan Bea Cukai
  • Dengan membayar jasa sesuai kesepakatan, barang diantar sampai gudang atau tempat yang telah ditentukan
  • Jika barang yang diimpor barang yang ternyata terkena aturan larangan dan pembatasan (lartas) seperti tekstil, besi/baja, tidak perlu mengurus pemenuhan persyaratan atau perijinan impor. Karena perijinan impornya dapat menggunakan perijinan yang dimiliki jasa impor undername.
  • Tanggungjawab kepabeanan berada di pihak importir.

Pasal 30 (1) UU Kepabeanan
Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

Ketentuan Impor Undername dari sisi kepabeanan

Istilah undername tidak dikenal dalam Undang-Undang Kepabeanan. Undang-Indang kepabeanan hanya mengenal istilah importir, yaitu orang yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Tidak ada aturan yang secara jelas bahwa importir hanya boleh barang yang milik sendiri.
Dengan demikian importir dapat mengimpor barang milik sendiri maupun barang milik orang lain sesuai dengan kesepakatan. Dalam prakteknya impor undername berjalan sebagaimana impor pada umumnya.

Ketentuan Impor Undername dari sisi perpajakan

Indentor adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh Importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya.

Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, Bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi (handling fee) dari indentor.

Tanggung Kewajiban Pabean dan Perpajakan

Impor undername dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pemilik barang dengan perusahaan jasa undername yang bertindak sebagai importir. Terdapat 2 pola impor undername, yaitu :

1. Semua dokumen impor seperti : invoice, Packinglist, AWB atau B/L atas nama importir.

Jika barang impor terkena ketentuan larangan pembatasan maka perijinan impornya atas nama importir. Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM dan PPh Impor) menggunakan NPWP importir.
Penyerahan barang dari importir kepada pemilik barang merupakan penyerahan barang dalam negeri yang terutang PPN.

2. Semua dokumen impor seperti : invoice, Packinglist, AWB atau B/L , mencantumkan nama importir dan pemilik barang. Pada invoice tercantum “nama importir” qq “pemilik barang”.

Jika barang impor terkena ketentuan larangan pembatasan maka perijinan impornya atas nama importir. Pembayaran Bea Masuk menggunakan NPWP importir. Sedangkan pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM dan PPh Impor) menggunakan NPWP pemilik barang, dan dapat diperlakukan sebagai pajak masukan.
Penyerahan barang dari importir kepada pemilik bukan barang merupakan penyerahan barang dalam negeri dan tidak terutang PPN.

Penyelesaian Dokumen Kepabeanan :

Penyelesaian kepabeanan dilakukan seperti impor pada umumnya, importir mengisi dan mengirimkan modul Pemberitahuan Impor barang ( PIB) melalui CEISA. Melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI.
Berikut ini format Pemberitahuan Impor Barang dan tatacara pengisiannya.

Tatacara Pengisian untuk kolom Pengirim, Penjual, Importir dan Pemilik Barang

PENGIRIM
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara pemasok/pengirim barang di luar daerah pabean. Pihak yang bertindak sebagai pemasok/pengirim yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim/shipper di dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading, Airway Bill, dan dokumen pengangkutan barang lainnya).

PENJUAL
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara perusahaan penjual barang yang bertransaksi dengan importir atau pemilik barang. Pihak yang bertindak sebagai penjual merupakan pihak
yang bertindak sebagai penjual di invoice. Dalam hal penjual juga bertindak sebagai pengirim/shipper, kolom tetap diisi sesuai dengan kolom PENGIRIM.
Dalam hal terdapat penjual lebih dari 1 (satu), kolom ini diisi dengan nama penjual dengan nilai paling tinggi.

IMPORTIR
Kolom ini wajib diisi data importir yaitu pihak yang bertindak sebagai consignee (penerima barang) dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya).
Jenis identitas dapat berupa NPWP, Paspor, KTP, atau lain-lain. Selain importir yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, importir wajib mengisikan data NPWP untuk keperluan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.
Nama, Alamat :
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat perusahaan yang melakukan impor.

PEMILIK BARANG
Diisi pada kolom yang disediakan dengan data pemilik barang yang meminta importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya.
Jenis identitas dapat berupa NPWP, Paspor, KTP, atau lain-lain. Nomor identitas pemilik barang akan digunakan untuk keperluan pelaporan PPN impor.
Selain pemilik barang yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, importir wajib mengisikan nomor identitas pemilik barang dengan nomor NPWP pemilik barang untuk keperluan pelaporan PPN impor.
Dalam hal pemilik barang merupakan importir, maka nomor identitas sama dengan nomor identitas importir.
Nama, Alamat :
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat pemilik barang di dalam Daerah Pabean yang meminta importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya.
Dalam hal pemilik barang merupakan importir, maka nama dan alamat sama dengan nama dan alamat importir.

Demikian semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Konsultan Kepabeanan dan Cukai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares