Keberatan Atas Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara

Keberatan Atas Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara

Keberatan Atas Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara

Keberatan Atas Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara. Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, eksportir, atau kuasanya, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas pernyataan penetapan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Permohonan keberatan disampaikan kepada :
Menteri u.p. Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai melalui :

  • Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
  • Kepala Kantor Wilayah; atau
  • Kepala Kantor Pelayanan

yang menetapkan keputusan mengenai penetapan barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara,
dengan menyebutkan alasan clan melampirkan bukti yang menguatkan keberatannya.
Permohonan keberatan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari,
terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagai barang yang tidak dikuasai.

Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri :
memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan keberatan secara tertulis diterima.

  1. Dalam hal permohonan keberatan diterima :
    Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri :
    menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembatalan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
  2. Dalam hal permohonan keberatan ditolak :
    Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri :
    menerbitkan surat penolakan pembatalan status barang impor atau bm·ang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara dengan menyebutkan alasan penolakan.
  3. Apabila keputusan mengenai keberatan tidak diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari :
    -. keberatan diterima dan
    -. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai atas nama Menteri :
    menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembatalan status barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.

Keputusan atas permohonan keberatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • permohonan keberatan diterima, jika tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan;
  • permohonan keberatan ditolak, jika telah terjadi pelanggaran ·terhadap Undang-Unclang Kepabeanan.

Terhadap permohonan keberatan yang diterima :

  • status sebagai barang yang dikuasai negara dibatalkan; dan
  • barang dan/atau sarana pengangkut yang clitetapkan sebagai barang yang dikuasai negara dikembalikan kepada pemiliknya.

Terhadap permohonan keberatan yang ditolak, Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan clan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala
Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyelesaikan· lebih lanjut barang yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Konsultan Kepabeanan dan Cukai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares