Kawasan Pabean

Pengertian Kawasan Pabean

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kawasan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor, harus ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menetapkan suatu Kawasan sebagai Kawasan Pabean.

Prosedur Penetapan Kawasan Pabean adalah :

  1. Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean , pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain, mengajukan permohonan kepada Menteri melalui :
    a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
    b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
  2. Permohonan paling sedikit memuat data mengenai :
    a. identitas penanggung jawab; 
    b. pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain;
    c. lokasi kawasan; dan batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
  3. Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain merupakan adan usaha, permohonan dilampiri dengan :
    a. salinan akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum;
    b. surat izin usaha dari instansi terkait;
    c. bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
    d. bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan kawasan; rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
    e. keterangan tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal kawasan merupakan kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
    f. bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali kawasan berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan 
    g. gambar denah lokasi dengan batas-batas yang jelas dan tata ruang yang meliputi pintu masuk atau pintu keluar dan tempat pembongkaran atau pemuatan barang.
  4. Permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  5. Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan dapat disampaikan secara manual.
  6. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
  7. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan pemeriksaan lapangan. 
  8. Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan/atau pemeriksaan lapangan , Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
  9. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean.
  10. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Larangan Penimbunan Barang di Kawasan Pabean

Barang selain barang impor dan/atau barang ekspor dilarang untuk dimasukkan dan/atau ditimbun di Kawasan Pabean, kecuali untuk :
a. tujuan pengangkutan selanjutnya;
b. kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean; atau
c. tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean.

Perubahan Data Kawasan Pabean

  • Pengelola Kawasan Pabean harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean, dalam hal terdapat perubahan terhadap data Kawasan Pabean.
  • Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean menyampaikan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah.
  • Dalam hal Kawasan Pabean berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama, pengelola Kawasan Pabean memberitahukan adanya perubahan terhadap data kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.
  • Perubahan data yang diberitahukan , menjadi dasar dalam melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean yang bersangkutan.

Pencabutan Penetapan Kawasan Pabean

Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :

  • tidak terdapat kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  • pengelola Kawasan Pabean tidak memenuhi ketentuan penyediaan sarana prasarana atau tidak melakukan perubahan data Kawasan Pabean, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan;
  • pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
  • pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan; atau
  • berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara Pelabuhan Laut atau Bandar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean.
Kawasan Pabean adalah
Kawasan Pabean adalah

Semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Customs Clearance Bea Cukai

2 thoughts on “Pengertian Kawasan Pabean”

  1. Pingback: Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapanga

  2. Pingback: Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares