Kawasan Berikat

Kawasan Berikat (KB)

Kawasan Berikat (KB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Kawasan Berikat Adalah :

Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Berikat.
Penyelenggaraan Kawasan Berikat :
a. dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Berikat, berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
b. melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.

Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat.
Pengusahaan Kawasan Berikat dilakukan oleh :
a. pengusaha Kawasan Berikat; atau
b. pengusaha di Kawasan Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Berikat.

Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat :

  • melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
  • harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

  1. Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat:
    a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau
    b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
  2. Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat :
    a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau
    b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
    Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat :
    Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
  3. Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat :
    Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
    Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat :
    Pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
  4. Dalam hal barang asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai :
    Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
  5. Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean :
    Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat fakturpajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan.
  6. Barang impor berupa barang modal dan peralatan perkantoran yang dimasukkan ke Kawasan Berikat :
    Diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
    Note : tidak berlaku terhadap peralatan perkantoran yang habis pakai.

Penyelenggara Kawasan Berikat (KB)

Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Berikat , pihak yang akan menjadi penyelenggara Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas. Berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
  • berlokasi di kawasan industri atau kawasan budidaya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
  • memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan
  • telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pengusaha Kawasan Berikat (KB)

Pemberian izin pengusaha Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Berikat, pihak yang akan menjadi pengusaha Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah;
  • memiliki Surat Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan
  • telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pengusaha di Kawasan Berikat (KB)

Pemberian izin pengusaha di Kawasan Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Untuk mendapatkan izin dan penetapan , pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah;
  • memiliki Surat Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
  • telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
  • mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat.

Subkontrak

Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat dapat mensubkontrakkan dan/atau menerima pekerjaan subkontrak atas sebagian dari kegiatan pengolahan kepada dan/atau dari pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.
Pekerjaan subkontrak tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang hanya merupakan pekerjaan pemeriksaan awal, penyortiran, pemeriksaan akhir, atau pengepakan.

Pekerjaan subkontrak harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak.
Dalam hal pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat melakukan penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat harus menyampaikan dokumen kepabeanan dan menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka subkontrak :
a. diberikan untuk jangka waktu tertentu.
b. mendapat penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Atas pemasukan kembali barang dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat :
-. diberikan penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal barang dalam rangka subkontrak, tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, maka :

  • untuk barang asal impor, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • atas barang yang tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran Sisa Hasil Produksi

Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengeluarkan sisa hasil produksi di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
Sisa hasil produksi yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat :
Untuk didaur ulang atau dimusnahkan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Sisa hasil produksi yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari tata niaga impor.

BACA JUGA : Audit Bea dan Cukai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares