Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, biasa disebut BTKI adalah sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang berlaku di Indonesia. BTKI disusun berdasarkan Harmonized System(HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature(AHTN). Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) biasa disebut juga Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Apa yang dimaksud Harmonized System(HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature(AHTN).
Harmonized System(HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya.
Terdiri dari penomoran barang sampai tingkat 6 (enam digit), KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasian barang.
ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature(AHTN) adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran barang sampai dengan tingkat 8 (delapan) digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN.

Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada dalam BTKI/AHTN ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari Kementerian dan Instansi terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) saat ini yang digunakan adalah BTKI 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. BTKI 2017 mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2017

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 meliputi :
1. Ketentuan umum untuk menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) ;
2. Catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos ;
3. Struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk.

Struktur klasifikasi barang dalam BTKI 2017 :

  1. Nomor dan uraian barang barang pada tingkat 4 (empat) digit dan 6 (enam) digit yang merupakan teks dari Harmonized System (HS) yang disahkan oleh World Customs Organization (WCO) ;
  2. Nomor dan uraian barang pada tingkat 8 (delapan) digit yang merupakan teks dari ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) dan merupakan pos tarif nasional
  3. Nomor dan uraian barang pada bab 98 struktur klasifikasi barang, yang seluruhnya merupakan kepentingan nasional.

Ringkasan BTKI 2017 :

  1. Terdiri dari 8 digit : xxxx.xx.xx
  2. Terdiri dari 98 Bab :
    -. Bab 01 s.d. 97 dari WCO
    -. Bab 98 merupakan kebijakan nasional
  3. Meliputi :
    -. 1.222 Pos
    -. 5.387 Sub Pos
    -. 10.826 Sub Pos AHTN (Pos Tarif Nasional)

Demikian semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Ketentuan Impor Undername

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares