Barang Yang Menjadi Milik Negara

Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN)

Barang yang menjadi milik negara adalah :

  1. barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor;
  2. barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor dan tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;
  3. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
  4. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP;
  5. barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
  6. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Barang yang menjadi milik negara merupakan kekayaan negara dan dilampirkan sebagai catatan atas laporan keuangan direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan.

Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Barang yang menjadi milik negara , diajukan usulan peruntukannya untuk dilakukan :

  • penjualan secara Lelang, jika :
    a. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; dan
    b. tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
  • Penetapan Status Penggunaan, untuk:
    a. penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga; atau
    b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kementerian/lembaga;
  • Hibah, untuk:
    a. penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah;
    b. kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan; atau
    c. tidak mengganggu kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa (K3LM);
  • Pemusnahan, dalam hal :
    a. barang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan dan dihibahkan;
    b. tidak mempunyai nilai ekonomis;
    c. dilarang diekspor atau diimpor; dan/atau
    d. berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan; atau
  • Penghapusan, dalam hal barang menjadi milik negara mengalami penyusutan atau hilang.

Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyampaikan usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.
Usulan peruntukan dilampiri dengan :

  • keputusan mengenai penetapan barang menjadi milik negara;
  • daftar barang yang diajukan usulan peruntukannya;
  • berita acara pencacahan barang;
  • surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris kementerian/lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan, dalam hal diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan; dan
  • surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan, dalam hal diusulkan untuk dilakukan Hibah.

Barang yang menjadi milik negara yang ditetapkan peruntukannya untuk dilakukan penjualan secara Lelang, Penetapan Status Penggunaan, atau Hibah, tidak diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang yang menjadi milik negara yang ditetapkan peruntukkannya untuk :

  • Penetapan Status Penggunaan;
  • Hibah;
  • Pemusnahan; dan
  • Penghapusan,

tidak dipungut sewa gudang di TPS, sewa gudang di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dan biaya lain.

Semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

1 thought on “Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN)”

  1. Pingback: Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah barang yang ditimbun di

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares