Pengajuan Banding Atas Penetapan Bea Cukai

Pengajuan Banding di Bidang Kepabeanan

Banding di Bidang Kepabeanan

Banding di Bidang Kepabeanan. Pengajuan banding merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan melalui Pengadilan Pajak atas keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau
penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Dasar Hukum :
Pasal 95
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

Berdasarkan pasal 95 UU Kepabeanan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek pengajuan banding adalah:

  1. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) yang ditetapkan oleh Direktur Jederal Bea dan Cukai, sebagai akibat pelaksanan audit kepabeanan atau penelitian ulang.
  2. Keputusan Direktur Jenderal yang menolak pengajuan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.
  3. Keputusan Direktur Jenderal yang menolak pengajuan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai selain mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.
  4. Keputusan Direktur Jenderal yang menolak pengajuan keberatan atas penetapan sanksi administrasi berupa denda.

Berikut Ini, uraian singkat prosedur pengajuan banding bea cukai

Tatacara Pengajuan Banding

  1. Pengajuan Banding/Gugatan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak di tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang beralamat di :
    Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.
  2. Cara penyampaian pengajuan Banding/Gugatan dapat dilakukan melalui :
    a. Dikirim melalui Ekspedisi/POS;
    b. Faksimile; atau
    c. Diantar Langsung.
  3. Dokumen-dokumen yang harus disertakan sebagai kelengkapan pengajuan Banding adalah , sebagai berikut :
  • Surat Banding atau Surat Gugatan dan Fotokopi Keputusan/Surat yang diajukan Banding atau Gugatan, yang dibuat dalam 2(dua) rangkap;
  • Bukti pembayaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang apabila terdapat jumlah pajak yang terutang dan/atau telah disetujui berdasarkan hasil pemeriksaan;
  • Surat ketetapan atau dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengajuan Banding/Gugatan, termasuk :
    a. Fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila berbadan hukum) yang telah dimeteraikan kemudian;
    b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) yang telah dibubuhi materai;
    c. Fotokopi Kartu Kuasa Hukum (apabila dikuasakan kepada Kuasa Hukum); dan
    d. Fotokopi bukti-bukti pendukung berupa surat/dokumen yang telah dimeteraikan kemudian.

Surat Uraian Banding (SUB) dan/atau Surat Tanggapan (ST)

  1. Untuk pelaksanaan sidang banding, Sekretaris Pengadilan Pajak mengajukan permintaan Surat Uraian Banding kepada tergugat/terbanding, yaitu : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan (KBP) atau Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai :
    Menyusun dan menyampaikan Surat Uraian Banding (SUB) kepada Pengadilan Pajak dalam 2 (dua) rangkap berbentuk hardcopy dan disertai dengan softcopy.
  2. Sekretaris Pengadilan Pajak memberitahukan kepada Pemohon Banding/Pemohon Gugatan untuk menyampaikan Surat Bantahan atas SUB atau ST kepada Pengadilan Pajak dalam 2 (dua) rangkap berbentuk hardcopy dan disertai dengan softcopy.

Keputusan Pengadilan Pajak

Hasil keputusan berupa salinan Keputusan dikirimkan kepada para pihak , yaitu :
a. importir atau kuasanya
b. Direktorat Jenderal Bea Cukai

Demikian uraian singkat Banding di Bidang Kepabeanan, semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Keberatan Atas Penetapan Pejabat Bea Cukai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares