Audit Bea dan Cukai

Audit Bea dan Cukai

Audit Bea dan Cukai

Audit Bea dan Cukai atau Audit Kepabeanan dan Cukai. Merupakan audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang kepabeanan dan bidang Cukai. Audit ini bersifat audit compliance, yaitu untuk menguji kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan dibidang kepabeanan dan cukai dan peraturan lain yang terkait.
Pelaksanaan Audit Bea Cukai dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan Cukai, Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai.

Ruang lingkup Audit Bea Cukai

1. Audit Kepabeanan

Adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Audit Kepabeanan dilakukan terhadap pengguna jasa yang melakukan kegiatan terkait bidang kepabeanan, yang meliputi :
1. Importir,
2. Eksportir,
3. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS),
4. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB),
5. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), atau
6. Pengusaha Pengangkutan

Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi diberlakukannya :
a. Sistem self assesment;
b. Ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;
c. Pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.

2. Audit Cukai

Adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Audit Cukai dilakukan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang cukai, meliputi :
1. Pengusaha pabrik,
2. Pengusaha tempat penyimpanan,
3. Importir barang kena cukai,
4. Penyalur, dan
5. Pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.

Peraturan Terkait Audit Kepabeanan dan Cukai.

  1. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-200/PMK.04/2011 Tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-258/PMK.04/2016. 
  4. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor-31/BC/2017 Tentang Standar Auditt Kepabeanann dan Audit Cukaii
  5. Peraturann Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor-32/BC/2017 Tentang Sertifikasi Keahlian dan Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit (PTA) dan Pengawas Mutu Audit (PMA)
  6. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PDJ-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanann dan Audit Cukai ; dan perubahannya yaitu PDJ-24/BC/2019 
  7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor-23/BC/2019 Tentang Tatalaksana Perencanaan Audit, Penelitian Ulang dan Analisis Tujuan Tertentu.
  8. Pperaturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor-26/BC/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindan Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanann, Cukai dan Penelitian Ulang
  9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor-27/BC/2019 Tentang Penjaminan Kualitas Peencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit

Jenis-jenis Audit Kepabeanan Cukai, yaitu :

  1. Audit Umum.
    Audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap serta menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
    Dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu.
  2. Audit Khusus.
    Audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
    Dilakukan sewaktu-waktu.
  3. Audit Investigasi.
    Audit dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai.
    Dilakukan sewaktu-waktu.

Tatalaksana Audit Kepabeanan ( Bea ) dan Cukai

A. Periode Audit

Periode Audit Umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Apabila akhir periode audit kurang dari 2 (dua) tahun maka periode audit dimulai sejak akhir periode audit sebelumnya atau sejak auditee melakukan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas.
Periode audit dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun, kecuali audit terkait tarif dan nilai pabean, dengan ketentuan :

  • Terdapat indikasi pelanggaran yang berulang-ulang baik yang terjadi didalam periode audit maupun yang terjadi diluar periode audit;
  • Terdapat informasi dari pihak lain yang menyatakan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang terjadi diluar periode audit;
  • Atas perintah atau permintaan Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.Periode Audit Umum

B. Pembentukan Tim Audit

Audit dilaksanakan oleh Tim Audit, dengan susunan tim sebagai berikut :
a. Pengawas Mutu Audit (PMA)
b. Pengendali Tehnis Audit (PTA)
c. Ketua Auditor; dan
d. seorang atau lebih Auditor.

C. Pengarahan Audit

Sebelum pelaksanaan audit, Direktur Audit Kepabeanan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kepada Auditee. Akan dikirim surat undangan kepada auditee, tentang pengarahan pelaksanaan audit.

D. Pekerjaan Lapangan

Merupakan pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di tempat Auditee, yang meliputi :
a. kantor
b. pabrik
c. gudang
d. tempat usaha, atau
e. tempat lain, yang diketahui ada kaitannya dengan kegiatan usaha Auditee.

Dilakukan dengan mendatangi auditee, dan melakukan kegiatan sebagai berikut : 
a. memperlihatkan tanda pengenal,
b. menyampaikan surat atau surat perintah dan Daftar Kuesener Audit (DKA),
c. menjelaskan maksud dan tujuan audit,
d. melakukan pengumpulan, permintaan, peminjaman data,
e. melakukan pemeriksaan sediaan barang.
Jangka waktu penugasan lapangan adalah sesuai Surat Tugas Lapangan Audit, pada umumnya 21 (dua puluh satu) hari.

E. Pekerjaan Kantor

Merupakan pekerjaan dalam rangka Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dilakukan di Kantor Pejabat Bea dan Cukai, meliputi :

  1. Pengolahan Data
    Pekerjaan pengumpulan data yang belum lengkap, pengolahan, melakukan konfirmasi data dll.
  2. Penyusunan DTS.
    Berdasarkan hasil pekerjaan kantor dan pekerjaan lapangan, tim audit menyusun kertas kerja audit (KKA) dan membuat Daftar Temuan Sementara (DTS). Disampaikan kepada auditee.
  3. Dalam hal auditee menyetujui hasil DTS maka mengisi lembar persetujuan DTS.
  4. Jika auditee tidak menyetuji hasil DTS maka dilakukan pembahasan akhir, hasilnya akan dituangkan dalam risalah hasil pembahasan dan berita acara hasil pembahasan akhir.
  5. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA). 

F. Tindaklanjut Hasil Audit

Laporan Hasil Audit (LHA) ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tindak lanjut hasil audit, yang meliputi :

  1. Surat Penetapan Pejabat Bea Cukai
    Dalam hal ditemukan kesalahan yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk, sanksi administrasi, dan pajak dalam rangka impor.
    Bentuk surat penetapannya adalah
    a. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP)
    b. Surat Penetapan Pabean (SPP)
    c. Surat Penetepan Saknsi Administrasi (SPSA).
    Auditee dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atau mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas penetapan hasil audit. 
  2. Surat Rekomendasi Non Tagihan
    Berupa rekomendasi dan saran perbaikan, untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pengguna jasa.

Kewenangan dan larangan bagi Tim Audit

Dalam melaksanakan Audit Kepabeanan, Tim Audit berwenang :

  • meminta Data Audit;
  • meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Orang dan pihak lain yang terkait;
  • memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan Data Audit, ruangan tempat untuk menyimpan Sediaan Barang, dan ruangan tempat untuk menyimpan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai;
  • melakukan Tindakan Pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.

Larangan bagi tim audit

  • Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan audit dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak terhadap segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh orang berkaitan dengan audit yang dilaksanakannya.

Kewajiban dan sanksi bagi Auditee

Kewajiban :

  1. menyerahkan Data Audit serta menunjukkan sediaan Barang untuk diperiksa;
  2. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
  3. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Auditee apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  4. Dalam hal pimpinan Auditee tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban beralih kepada yang mewakilinya.

Sanksi :

  1. Dalam hal kewajiban tidak dilaksanakan oleh pimpinan Auditee atau yang mewakili, terhadap Auditee dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan/atau cukai.
  2. Auditee yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit , dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah

Strategi Menghadapi Audit Bea Cukai

Perusahaan yang sudah biasa diaudit Bea cukai, tentunya sudah paham bagaimana mempersiapkan diri ketika dilakukan audit. Namun bagi perusahaan yang baru pertama kali diaudit, tentu ada banyak pertanyaan bagaimana menghadapi tim audit.
Sebenarnya tidak perlu khawatir, karena sebelum pelaksanaan audit akan didahului dengan pengarahan audit. Dimana dalam pengarahan tersebut akan dipaparkan tentang :
a. Audit Kepabeanan dan Cukai dan Tatalaksananya
b. Tim Audit yang akan ke perusahaan
c. Serta dokumen atau data-data yang harus dipersiapkan

Secara umum yang perlu disiapkan ketika dilakukan audit oleh bea cukai, adalah :
1. Membentuk tim internal
Tim ini bertugas sebagai penghubung antara perusahaan (manajemen) dengan tim audit, melakukan pendampingan tim audit, melakukan penyiapan data yang diperlukan tim audit. Usahakan menunjuk pegawai yang mempunyai pengetahuan tentang kepabeanan cukai dan ekspor impor.
2. Menyiapkan ruangan dan tempat kerja untuk tim audit
Tim Audit akan berada di perusahaan sesuai dengan surat penugasan lapangan audit, pada umumnya 21 (dua puluh satu) hari.
3. Mempersiapkan data yang diperlukan tim audit
Dapat berupa data hard copy maupun softcopy, sesuai kesepakatan perusahaan dengan tim audit.
4. Menunjuk konsultan untuk melakukan pendampingan audit
Dalam hal diperlukan dapat menggunakan jasa konsultan untuk melakukan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan audit. Namun dengan menunjuk pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang kepabeanan dan cukai, sebenarnya sudah cukup.

Demikian, semoga bermanfaat.
BACA JUGA : Peraturan Audit Kepabeanan dan Cukai

3 thoughts on “Audit Bea dan Cukai”

  1. Pingback: Pemindahtangan Barang Fasilitas BKPM. Peraturan Nomor : 13/BC/2019

  2. Pingback: Istilah Penting Impor Ekspor. Impor adalah memasukkan barang ke dalam

  3. Pingback: Kawasan Berikat (KB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares