Sertifikat Ahli Kepabeanan

Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) – Kementerian Keuangan. Kenapa Ahli Kepabeanan diperlukan ? Pasal 29 UU Kepabeanan, menyatakan bahwa : Pengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan, dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam hal pengurusan pemberitahuan …

Sertifikat Ahli Kepabeanan Read More »

Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Ketentuan Umum Bidang Impor Ketentuan Umum Bidang Impor. Kegiatan impor diperlukan dalam rangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik berupa bahan baku, barang modal maupun barang konsumsi. Namun demikian impor perlu dilakukan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 …

Ketentuan Umum Di Bidang Impor Read More »

Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Ekspor merupakan salah satu sumber utama perolehan devisa negara yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sehingga perlu untuk terus ditingkatkan, dengan tetap menjaga ketersediaan barang dan bahan untuk kebutuhan dalam negeri. Bahwa dalam rangka : 1. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan2. Memperbesar dan memperluas akses ekspor Indonesia ke …

Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Read More »

Monitoring Evaluasi MITA Kepabeanan

Monitoring Evaluasi MITA Kepabeanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, untuk memastikan persyaratan MITA Kepabeanan tetap terpenuhi. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, terdiri dari :a. Direkturb. Kepala Kantor Wilayah ; dan c. Kepala Kantor Pabean Monitoring MITA Kepabeanan Pelaksanaan monitoring dengan melakukan : a. analisis data …

Monitoring Evaluasi MITA Kepabeanan Read More »

Cara Mendapatkan Tarif Bea Masuk Preferensi (FTA)

TataCara Mendapatkan Tarif Preferensi FTA. Tarif bea masuk preferansi berbeda dengan tarif bea masuk MFN. Pengenaan tarif bea masuk preferensi di atur dalam peraturan Menteri Keuangan. Besarnya tarif bea masuk preferensi lebih rendah dari tarif yang berlaku umum (MFN), bahkan sebagaian besar tarif bea masuknya adalah 0%. Siapa saja yang dapat memenfaatkan tarif preferensi ? …

Cara Mendapatkan Tarif Bea Masuk Preferensi (FTA) Read More »

Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)

Tarif Preferensi FTA Tarif Preferensi FTA (Free Trade Agreement), adalah tarif bea masuk (BM) yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Di mana, besarnya tarif bea masuk preferensi dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).  Pada umumnya besarnya tarif bea masuk preferensi adalah 0%. Barang yang mendapat tarif prefrensi, dapat …

Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA) Read More »

Monitoring Mandiri Kawasan Berikat

Monitoring Mandiri Kawasan Berikat Monitoring Mandiri Kawasan Berikat adalah kegiatan¬†pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan secara¬†mandiri oleh perusahaan penerima fasilitas TPB. Sasaran monitoring mandiri adalah agar TPB dapat memperbaiki secara konsisten sistem pencatatan persediaan yang ada agar dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Ruang lingkup kegiatan monitoring mandiri kawasan berikat, meliputi : Kesesuaian antara persediaan barang …

Monitoring Mandiri Kawasan Berikat Read More »

Mitra Utama Kepabeanan, biasa disebut MITA Kepabeanan

Mitra Utama Kepabeanan Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap importir dan/atau eksportir yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik. Dengan adanya pelayanan khusus, maka akan :a. Mendukung kelancaran arus barang dari pelabuhan, mengurangi dwelling timeb. Mengurangi biaya …

Mitra Utama Kepabeanan, biasa disebut MITA Kepabeanan Read More »

Monitoring dan Evaluasi Kawasan Berikat

Monitoring Evaluasi Kawasan Berikat Monitoring Evaluasi Kawasan Berikat. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 Tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Monitoring Kawasan Berikat adalah kegiatan pemantauan dan/atau pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan penerima fasilitas KB yang dilakukan secara rutin atau insidental untuk memastikan bahwa …

Monitoring dan Evaluasi Kawasan Berikat Read More »

Monitoring Evaluasi Fasilitas KITE

Monitoring Evaluasi Fasilitas KITE Monitoring Evaluasi Fasilitas KITE merupakan 2 kegiatan yang berbeda, yaitu Monitoring KITE dan Evaluasi KITE. Monitoring KITE adalah kegiatan pemantauan dan/atau pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan penerima fasilitas KITE yang dilakukan secara rutin atau insidental untuk memastikan bahwa perusahaan penerima fasilitas KITE telah mematuhi ketentuan yang berlaku.Sedangkan Evaluasi KITE adalah kegiatan penilaian mengenai kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan dampak …

Monitoring Evaluasi Fasilitas KITE Read More »